Presiden resmi menandatangani Undang-Undang tentang Penanganan Kekerasan Seksual sebagai landasan hukum baru.
Presiden Republik Indonesia telah resmi menandatangani Undang-Undang tentang Penanganan Kekerasan Seksual pada tanggal 15 Agustus 2024. UU ini merupakan respons atas tingginya angka kasus kekerasan seksual di Indonesia.
Beberapa poin penting dalam UU ini antara lain:
Pembentukan lembaga khusus untuk penanganan kasus kekerasan seksual
Sanksi yang lebih tegas bagi pelaku
Perlindungan dan pemulihan korban yang lebih komprehensif
Pendampingan hukum gratis bagi korban
UU ini diharapkan dapat menjadi terobosan dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual di Indonesia.